BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

Program Studi Bimbingan Konseling Islam sebagai unit penyelenggara Pendidikan Tinggi yang sedang bertahap menuju universitas unggul nasional, maka penerapan kurikulum kualifikasi nasional yang disebut sebagai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sudah harus diterapkan secara utuh dan menyeluruh.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Dalam upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 08 tahun2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Lampirannya yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional.  Juknis Perpres ini adalah Permendikbud no. 73 Tahun 2013. Terbitnya Perpres No. 08 tahun 2012 dan UU PT No. 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) telah berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi (KBK) menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (learning outcomes).

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimaltentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Dengan KKNI ini, diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata Ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal, atau informal) yang akuntanbel dan transparan.

LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

         Pengembangan kurikulum S.1 Prodi Bimbingan Konseling Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dilandasi oleh nilai-nilai teologis, filosofis, kultural, sosiaogis, psikologis dan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

  1. Landasan Teologis

       Pendidikan yang dikembangkan adalah pendidikan yang berperspektif Qur’ani, yakni pendidikan yang utuh menyentuh seluruh domain yang disebutkan oleh Allah dalam kitab suci Al Qur’an yang secara sistemik dikembangkan melalui konsep hadlarah al nash, keilmuan, dengan konsep hadlarah al ilm dan amalan–amalan praksis (akhlak) dengan konsep hadlarah al falsafah.

  1. Landasan Filosofis

       Kurikulum yang akan dibangun adalah kurikulum inklusif dan humanis. Inklusif artinya tidak menganggap kebenaran tunggal yang hanya didapat dari satu sumber, melainkan menghargai kebenaran yang berasal dari beragam sumber. Humanis berarti walaupun berbeda pandangan keagamaan tetap menjunjung tinggi moralitas universal, sehingga mendorong terciptanya keadilan sosial dan menjaga kelestarian alam serta meminimalisir radikalisme agama.

  1. Landasan Kultural

Kurikulum yang diterapkan harus berbasis pada pemaduan antara globalisme- universalisme dan lokalisme- partikularisme guna pengembangan keagamaan dan keilmuan.

  1. Landasan Sosiologis

Kurikulum yang berdasarkan pada keberagaman suku bangsa, budaya, dan agama sehingga melahirkan lulusan yang mampu menyelesaikan konflik di masyarakat

  1. Landasan Psikologis

Kurikulum yang diarahkan untuk mengembangkan kepribadian yang asertif, simpatik, memiliki keterampilan sosial yang baik dan beretos kerja tinggi. Kurikulum program studi dikembangkan oleh setiap lembaga dan mencakup kurikulum inti dan kurikulum institusional. Kurikulum inti sebagai ciri kompetensi utama mencakup pengalaman belajar dan substansi yang mendukung ketercapaian kompetensi utama, sedangkan kurikulum institusional sebagai kompetensi pendukung dan kompetensi lain mencakup pengalaman belajar dan substansi yang mendukung pencapaian kedua kompetensi tersebut, dengan elemen-elemen yang terdiri atas:

  1. Nasionalisme dan Landasan kepribadian
  2. Penguasaan Akademik Kependidikan
  3. Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni.
  4. Kemampuan Berkarya dan Keterampilan
  5. Sikap dan perilaku dalam berkarya berdasarkan ilmu dan ketrampilan yangdikuasai.
  6. Penguasaan kaidah berkepribadian dan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
  1. Landasan Yuridis

Adapun landasan Yuridis yaitu sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

     Nasional;

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

     Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun

     2005);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

     Pendidikan;

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahanatas

     Peraturan Pemerintah  No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

            Pendidikan;

  1. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi

     Nasional Indonesia (KKNI).

  1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang

     Standar Nasional Pendidik;

  1. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tingggi.
  1. PMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip dan SKP
  2. PMA Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Oraganisasi dan Tata Kerja
  3. PMA Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

 

MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan refisi kurikulum ini adalah:

        1. Perkembangan masyarakat yang amat cepat, hal ini menuntut perguruan tinggi untuk bisa menyesuaikan perkembangan tersebut.
        2. Banyak aturan baru, seperti KKNI dan SNPT, menuntut perguruan tinggi untuk bisa menyesuaikan dengan peraturan-peraturan tersebut.
        3. Perubahan status dari IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.